Dalam selebaran tersebut Aksi akan dilakukan Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (JPIP) dan Lembaga Pemantau Penegakan Hukum.
Aksi tersebut untuk Meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk membentuk Tim Investigasi dalam Menyelidiki terkait adanya dugaan keterlibatan TNI di pertambangan ilegal tersebut.
"Meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk membentuk Tim Investigasi dalam Menyelidiki terkait adanya Dugaan Keterlibatan Oknum Pasampres dan oknum TNI dari KOREM 143 Halu Oleo Kendari, yang diduga sebagai Back-Up Penambang Ilegal di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara", bunyi yang dikutip awak media dalam selebaran tersebut.
Menurut Jendral Lapangan Habrianto Aksi tersebut akan dilakukan didepan Markas TNI dan Kementerian Pertahanan.
Pertambangan ilegal mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal dapat memberikan dampak yang luar biasa diantaranya dampak ekonomi, lingkungan dan dampak sosial.
